Kamis, 03 Agustus 2017

KPK Tunggu Penjelasan Detil Kapolri Soal Tim Gabungan untuk Novel


Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku sedang menunggu Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjelaskan kabar terbaru kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. KPK juga menunggu penjelasan Kapolri mengenai tim gabungan.

"Ya sampai sekarang masih menunggu karena teman-teman di Polda belum memberikan update kepada KPK, termasuk rencana mereka ingin kapan memeriksa Mas Novel di Singapura. Tapi soal tim gabungan diusulkan Kapolri kami ingin mendengarkan detil dulu," kata Laode di Kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Namun kapan KPK akan bertemu Kapolri. Menurut Laode, KPK menunggu surat perihal pertemuan tersebut.

Belum ada tanggal, mungkin akan bersurat dalam waktu dekat. Sebenarnya tidak perlu bersurat kalau beliau ingin datang berikan update sesuai kesepakat dulu," ucap Laode.

Soal sketsa wajah pelaku, kata Laode gambar pelaku mirip yang pernah diberikan Kapolri dalam pertemuan dengan KPK pada beberapa waktu lalu. "Pada waktu pertemuan itu sketsa masih dalam proses pengembangan. Iya, sama," ujar Laode.

Pada Senin kemarin, Tito menjawab tentang desakan publik untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang melibatkan unsur sipil. Tito menegaskan sudah ada tim bentukan Polri yang juga membuka keterlibatan KPK.

"Saya pikir kita harus percaya kepada institusi KPK karena teman-teman di KPK kan cukup kredibel. Kalau saja dibentuk tim gabungan independen, misalnya, ini kan sifatnya mencari fakta, bukan melakukan investigasi. Kalau mencari fakta beda dengan investigasi," ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Tito mengatakan investigasi dapat melakukan penyelidikan lebih mendalam sampai menemukan data mentah. Tim investigasi bahkan dapat melakukan analisis IT untuk mengungkap kasus tersebut.

Selasa, 01 Agustus 2017

Novel Duga Ada Kasus Korupsi di Balik Teror Air Keras



Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam tim gabungan untuk mengungkap kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Novel menduga ada kasus korupsi di balik teror air keras.

Dugaan Novel ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang mengaku bertemu Novel pada Selasa (1/8/2017) pukul 07.15 pagi tadi waktu Singapura.

"Novel menduga Kapolri memiliki bukti dugaan ada suap atau Korupsi yang melibatkan pihak oknum kepolisian yang terkait dengan kasus penyerangan terhadap dirinya," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya.

Itu lah yang mendorong Polri mengajak KPK dalam kasus ini. Bila tak ada unsur korupsi di sebalik kasus itu, maka KPK tak akan berguna diajak Polri. Ini karena kasus teror murni bukan menjadi ranah KPK.

"Karena Bila tidak ada kasus Korupsi, maka permintaan Kapolri membentuk Tim bersama dengan KPK, keliru. Karena bukan tupoksi (tugas pokok fungsi) KPK menangani kasus terorisme atau kekerasan seperti yang Novel Baswedan alami," kata Dahnil.

Belum ada keterangan dari pihak Polri terkait dugaan korupsi di sebalik teror air keras terhadap Novel. Soal ajakan Polri kepada KPK untuk mengusut kasus ini, itu memang sudah disampaikan Polri. Tito sendiri ingin mengajak KPK ke Singapura untuk mendengarkan keterangan Novel.

Baca juga: Novel Belum Diperiksa, Kapolri Akan Koordinasi dengan KPK

Tito juga menolak dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk mengusut kasus teror itu. Soalnya, kata Tito, TGPF itu bukanlah organ pro justitia, padahal yang diperlukan saat ini adalah investigasi yang hasilnya bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Novel menanggapi sikap Tito soal TGPF.

"Agak aneh apabila penolakan keras dilakukan oleh Kapolri, padahal TGPF sejatinya membantu kualitas kerja beliau dalam penanganan kasus Novel Baswedan," kata Dahnil.

Novel juga masih pesimis bahwa kasusnya bisa dituntaskan kepolisian. Penuntasan teror ini bakal lebih independen dan kredibel apabila TGPF dibentuk. Polisi, menurut Novel, cuma pura-pura serius.

"Upaya menggandeng pihak lain dalam Hal ini KPK diduga oleh Novel sebagai upaya mencari pembenaran seolah-olah Polisi serius.

Senin, 31 Juli 2017

Maju-Mundur Habib Rizieq





Tanggal 17 Agustus mendatang adalah hari yang spesial untuk Front Pembela Islam. Organisasi kemasyarakatan yang belakangan banyak menghiasi panggung demonstrasi di Jakarta itu akan berusia 19 tahun. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Um, Ciputat, Tangerang, oleh para ulama dan habib.

Salah satunya Habib Rizieq Syihab, yang peran dan figurnya sangat sentral dalam perjalanan FPI hingga hari ini. Namun milad FPI tahun ini bakal dilewatkan tanpa kehadiran Rizieq, sang imam besar. Rizieq dipastikan batal pulang kampung dari Arab Saudi ke Petamburan, sebutan bagi markas FPI di Jalan Petamburan III Nomor 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Padahal acara akbar sudah disiapkan oleh pengurus DPP FPI untuk menyambut milad tersebut. Acara itu pun mereka kombinasikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang jatuh pada 17 Agustus. “Merawat Kebinekaan dalam Bingkai Syariah” adalah tema yang mereka usung.




Pada 19 Agustus mendatang itu, sejak dini hari FPI bakal menggelar serangkaian acara. Mulai salat tahajud berjemaah, salat subuh berjemaah, doa untuk Indonesia, pentas seni, hingga ceramah-ceramah agama, yang untuk sementara akan dipusatkan di GOR Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka mengundang para alumni “Aksi Bela Islam 212” untuk “memutihkan” Jakarta.

Sekretaris DPP FPI DKI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengakui ini pertama kalinya milad FPI tanpa Rizieq. Namun, menurut Novel, hal ini juga menjadi pelajaran berharga bagi FPI. “Tetap dilaksanakan (milad FPI) dan buat kita suatu pendidikan agar kita benar-benar bisa mandiri dan percaya diri untuk bisa menjadi kader FPI yang siap menjadi organisasi kader, bukan organisasi figur, dan itulah yang diharapkan oleh Habib Rizieq

Rencana kepulangan Rizieq dari Arab, untuk kesekian kalinya, mulai terdengar pada 24 Juli 2017. Sugito Atmo Pawiro, pengacaranya, mengatakan Rizieq akan pulang sebelum 17 Agustus untuk menghadiri milad FPI. Berkunjung ke Indonesia sekitar empat hari, Rizieq akan kembali ke Arab untuk menunaikan ibadah haji.

Rizieq berada di Arab sejak akhir April 2017. Ketika itu diketahui ia menunaikan umrah bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus chat porno di situs baladacintarizieq oleh Polda Metro Jaya. Sempat dikabarkan mampir ke Malaysia sebelum ke pulang ke Indonesia, Rizieq terbang kembali ke Arab dan bertahan hingga kini dari kejaran Polda Metro.

Selama di Arab, Rizieq terus menggelorakan perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai kriminalisasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam kasus baladacintarizieq itu. Ia juga menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan mendukung demo FPI serta sejumlah ormas terkait perppu itu pada Jumat, 28 Juli lalu, di Jakarta.

Beliau kirim salam buat Anda semua, alumni 212, dan doakan beliau dijaga kesehatannya oleh Allah dan mudahkan segala urusannya dan kembali ke Indonesia, berjuang bersama kita,” ujar Ketua Presidium Alumni 212 yang juga juru bicara FPI, Slamet Ma’arif, kepada peserta aksi.

Sebelum Rizieq pulang, Sugito menuturkan telah mencoba melobi Polda Metro Jaya agar kasus baladacintarizieq dihentikan oleh polisi. Pergantian Kepala Polda Metro Jaya dari Irjen Mochamad Iriawan kepada Irjen Idham Azis membawa angin segar bagi Rizieq untuk proses lobi tersebut. Rizieq berharap Idham bisa diajak berdialog untuk menggugurkan status hukumnya.

Apakah lobi itu gagal sehingga kemudian Rizieq mengurungkan niatnya pulang ke Indonesia, Sugito hanya menjawab akan tetap mencari jalan keluar terbaik. “Lihat keadaan sekarang, sepertinya sulit bagi waktu kalau pulang ke Indonesia dulu. Di samping itu sudah musim haji, balik ke Saudinya akan susah dapat tiket pesawatnya,” kata Sugito

Minggu, 30 Juli 2017

3 Partai di Sidoarjo Tolak Pembangunan Gedung Terpadu Rp 800 Miliar


Tiga partai di Sidoarjo menolak rencana Bupati Saiful Illah membangun Gedung Terpadu Pemkab Sidoarjo senilai Rp 800 Miliar. Penolakan itu dilakukan tiga partai melalui spanduk.

Spanduk penolakan datang dari PDI, PKS dan PAN. Tiga spanduk penolakan gedung terpadu setinggi 17 lantai itu dipasang di Jalan raya Jenggolo, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Magersari tepatnya di Perum Taman Tiara jalan Lingkar Barat Sidoarjo, Minggu (30/7/2017).

Kalimat yang tertulis di tiga spanduk ukuran 4 kali 1,5 meter tersebut intinya sama-sama menolak rencana Bupati Sidoarjo Saiful Illah yang akan membangun gedung 17 lantai dengan dana Rp 800 Miliar.

Spanduk yang dipasang PDIP bertuliskan 'Tolak!!! Gedung 800 Milyar". Lalu spanduk PAN bertuliskan "PAN Bersama Rakyat Menolak Pembangunan Gedung 800 Milyar, Frontage Road Segera Dituntaskan Mben Darjo Ga Macet". Sedangkan spanduk milik PKS, "Tolak!!! Pembangunan Gedung Pemkab, Wong Darjo Butuh Rumah Sakit"










Sayangnya, saat detikcom mencoba mengkonfirmasi pemasangan spandu penolakan ke Bangun Winarso anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKS, meski ada nada sambung namun handphonenya tidak diangkat.

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, spanduk-spanduk penolakan itu yang diperkirakan dipasang pada malam hari itu menghilang sekitar pukul 15.30 WIB sore tadi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana membangun gedung pelayanan terpadu setinggi 17 lantai. Pembangunan gedung ini diprediksi menelan biaya Rp 800 miliar.

Gedung tersebut rencananya digunakan untuk kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sidoarjo. Sebab selama ini, kantor SKPD berpencar di beberapa lokasi. Dengan adanya gedung pelayanan terpadu, diharapkan pelayanan masyarakat lebih mudah.

Sabtu, 29 Juli 2017

Dugaan Penipuan, Rektor Universitas Surya Dilaporkan ke Bareskrim



Rektor Universitas Surya, Yohanes Surya dilaporkan oleh Sulano Tasripin ke Bareskrim Mabes Polri. Yohanes diduga melakukan penipuan dan pencucian uang atas tanah dan bangunan di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Laporan tersebut bernomor TBL/490/VII/2017/ Bareskrim dengan terlapor yakni Syam Surya Syamsi selaku Direktur PT Surepassindo dan Yohanes Surya sebagai Rektor Universitas Surya.

"Kita beli tanah sekitar 750 juta seluas 1500 meter persegi, tetapi ketika klien kami telah bayar lunas, sampai saat ini tanah tidak pernah ada. Klien kami merasa tertipu," kata Pengacara Sulano, Wardaniman Laros di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2017).

Wardaniman mengatakan, kliennya percaya kepada Yohanes Surya karena di lokasi tersebut akan dibangun universitas dan ada akses jalan. Namun hingga saat ini tanah yang dijanjikan tak kunjung ada.

Sebulan lalu kita pernah somasi, tapi mereka tidak ada itikad baik untuk melunaskan permasalahan ini," ucap Wardaniman.

Dalam laporannya, Wardaniman melampirkan sejumlah barang bukti di antaranya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Bukti Kuitansi Pembayaran.

"Kita serahkan juga penawaran beliau pada saat itu," tuturnya.

Sementara itu, Sulano mengatakan telah membayar secara bertahap. Pembayaran sebanyak Rp 750 juta dibayar dalam kurun waktu sembilan bulan ke rekening perusahaan atas nama PT. Surepassindo milik Syam Surya Syamsi.

"750 juta itu sudah lunas. Kita kan tahap. Saya dari Juli 2015 sampai Maret 2016 tetapi diperjanjian Februari 2016 harus sudah serah terima," kata Sulano.

Yohanes dilaporkan karena diduga melanggar pasal 378 KUHP pasal 3 atau pasal 4 dengan dugaan telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Laporan tersebut diterima perwira siaga Bareskrim Ipda Yadino.

Jumat, 28 Juli 2017

SBY dan Prabowo Tutup Pertemuan dengan Saling Hormat




Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakhiri pertemuan malam ini. Keduanya saling salam hormat menutup pertemuan yang berlangsung di Cikeas, Bogor, Jawa Barat malam ini.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (27/7/2017), SBY dan Prabowo duduk bersebelahan di kursi yang telah disediakan di pendopo. Keduanya menyampaikan hal-hal yang dibahas dalam pertemuan.

Usai jumpa pers, keduanya kompak berdiri. Kemudian SBY dan Prabowo saling memberikan salam hormat satu sama lain. Tak cuma sekali, salam hormat itu juga dilakukan keduanya saat akan berpisah di pendopo.

Pertemuan SBY dan Prabowo di Cikeas berlangsung selama hampir dua jam. Sejumlah hal termasuk kondisi bangsa dibahas dalam pertemuan dua tokoh tersebut. Salah satunya terkait disahkannya UU Pemilu oleh DPR beberapa waktu lalu.

Selain itu, pertemuan juga menghasilkan kesepakatan bersama antara Demokrat dengan Gerindra. Keduanya sepakat untuk mengawal perjalanan bangsa.

"Kami sepakat untuk terus mengawal negara, mengawal bangsa Indonesia dalam posisi kami agar perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar. Agar apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat," ujar SBY.

Kamis, 27 Juli 2017

Terkait Kasus Habib Rizieq, Irjen Iriawan: Ikuti Proses Hukum


Ada kasus yang belum dituntaskan Irjen Mochammad Iriawan semasa menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Salah satunya adalah kasus dugaan pornografi yang melibatkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun punya pesan khusus untuk Rizieq terkait kasus tersebut. Apa itu?

"Kalau saya sih, artinya kalau proses hukum harus diikuti," ujar Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (26/7/2017) malam.

Perwira tinggi yang kini menjabat sebagai Asisten Operasional (Asops) Kapolri itu pun menyampaikan, semua sama di hadapan hukum. Tidak terkecuali Habib Rizieq.

Karena equality before the law harus dijalankan. Itu pesan saya untuk Habib Rizieq," tandasnya.

Selama sepuluh bulan menjabat, Iriawan memang dihadapkan dengan situasi Jakarta yang cukup gaduh. Dari mulai mengawal Pilkada DKI Jakarta, hingga aksi-aksi massa ormas Islam.

Perang siber pun tidak terelakkan antara massa pro dan kontra. Selama ia bertugas, banyak kegaduhan di media sosial yang berujung di kepolisian akibat saling lapor-melapor.

Beban di pundak Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan, kini sudah lepas. Ia pun berharap agar Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Pol Idham Azis dapat menuntaskan kasus menyangkut Rizieq tersebut serta utang-utang kasus lainnya.